Dibalik Rakor Pokja Eksternal DPRD Kaltim (2-Habis)
Pokja Eksternal DPRD Kaltim nantinya akan mengundang masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya, membangun kesepahaman.
KETUA Kelompok Kerja (Pokja) Eksternal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, sempat memberikan gambaran terkait dengan bahasan waktu penyampaian Pokir. Hal itu disampaikan bukan tanpa sebab.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengungkapkan, selama ini anggota DPRD dikejar-kejar waktu untuk melakukan input langsung ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan waktu yang singkat dan kemudian ditutup.
“Inilah yang menyebabkan kabupaten/kota tidak betul-betul bisa prepare dan kegiatan yang telah disusun pun gagal terealisasi,” katanya.
Bagi Salehuddin, sinkronisasi tanggal perencanaan ini penting dibahas. Makanya, dia juga sempat meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim memberikan gambaran secara umum terkait hasil evaluasi program kegiatan yang selama ini berjalan.
Salehuddin menekankan, evaluasinya apa saja. Sehingga hal ini akan menjadi krusial kita yang didorong saat penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026. Termasuk didalamnya mekanisme perencanaan yang ideal bagi OPD terkait dengan penyusunan Pokir yang di entry melalui Belanja Langsung (BL), Bantuan Keuangan (Bankeu), hibah dan Bantuan Sosial (bansos), ataupun bantuan keuangan yang lainnya.
“Hal penting dari Rakor (Rapat Koordinasi, Red.) ini adalah konsolidasi usulan kegiatan aspirasi di Renja (Rencana Kerja, Red.) OPD,” ujarnya.
Untuk diketahui, hadir dalam Rakor ini Wakil Pokja Eksternal DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, beserta anggota. Diantaranya dan Apansyah, Budianto Bulang, Akhmed Reza Fachlevi, Andi Muh. Afif Rayhan Harun, Safuad, Abdurahman, Muhammad Darlis, Firnandi Ikhsan, dan Husin Djufrie. (de/ads)
